Ketua BPI KPNPA RI Bogor Raya Soroti Kinerja DPRD Kabupaten Bogor dan Dorong Penguatan Pengawasan Anggaran
Ririn 
BOGOR – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Bogor Raya menyampaikan perhatian serius terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, khususnya dalam fungsi pengawasan anggaran dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Ketua BPI KPNPA RI Bogor Raya, Rizwan Riswanto, menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama, terutama terkait dugaan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial, serta pelaksanaan program-program yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam hasil pemantauan dan pengumpulan informasi di lapangan, BPI KPNPA RI Bogor Raya menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawas terkait. Beberapa di antaranya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, praktik titipan proyek melalui pokok-pokok pikiran (pokir), hingga dugaan kedekatan antara oknum legislatif dan pihak tertentu dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Sebagai lembaga kontrol sosial, kami memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi masyarakat serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Semua temuan yang kami sampaikan tentu tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Rizwan Riswanto.
Ia juga berharap seluruh pihak, termasuk DPRD Kabupaten Bogor, dapat terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik demi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan daerah.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pengawasan publik, BPI KPNPA RI Bogor Raya menyatakan siap menyampaikan data, hasil kajian, serta dokumen pendukung kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apabila diperlukan dalam proses pendalaman lebih lanjut.
BPI KPNPA RI Bogor Raya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal penggunaan anggaran daerah agar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bogor. (***)
