JSN | BOGOR – Usai mengikuti retreat, Bupati dan Wakil Bupati Bogor langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar.
Salah satunya adalah penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bogor dalam beberapa hari terakhir.
Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rizwan Riswanto, menyoroti pentingnya langkah cepat dan responsif pemerintah daerah dalam menghadapi situasi darurat ini.
Ia menegaskan bahwa banjir dan longsor bukan sekadar bencana alam semata, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola lingkungan dan kebijakan pembangunan yang perlu dievaluasi.
“Kami melihat bahwa persoalan banjir dan longsor ini bukan hanya disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem, tetapi juga akibat lemahnya perencanaan tata ruang dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan. Pemerintah Kabupaten Bogor harus segera mengambil tindakan konkret agar masalah ini tidak terus berulang,” ujar Rizwan, Senin (3/3).
Menurutnya, salah satu langkah yang harus segera dilakukan adalah peninjauan ulang terhadap perizinan pembangunan di kawasan rawan bencana serta optimalisasi program mitigasi bencana. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat setempat juga harus diperkuat agar penanganan bencana lebih efektif dan tepat sasaran.
Rizwan juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran penanggulangan bencana. Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya reaktif saat bencana terjadi, tetapi juga memiliki strategi jangka panjang untuk mencegah dampak yang lebih luas.
“Kami akan terus mengawasi dan memastikan bahwa anggaran untuk penanganan bencana digunakan secara efektif dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah warga di daerah terdampak mengeluhkan lambatnya bantuan yang datang. Mereka berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk memberikan bantuan yang lebih maksimal, baik berupa logistik maupun langkah-langkah rehabilitasi pascabencana.Dengan berbagai tantangan yang ada, masyarakat menunggu gebrakan nyata dari Bupati dan Wakil Bupati Bogor dalam menyelesaikan PR besar ini. Ke depan, langkah preventif dan perbaikan kebijakan tata ruang menjadi kunci agar Kabupaten Bogor lebih siap menghadapi bencana serupa di masa mendatang.
