Wawan Haikal : Perkuat Pelayanan Warga, 60 Pengurus RT/RW Tugu Selatan Ikuti Pelantikan dan Bimtek
Ririn 
BOGOR – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi, mengapresiasi langkah Pemerintah Desa (Pemdes) Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, yang melantik 60 pengurus RT dan RW masa bakti 2026–2031 sekaligus menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek).
Pemerintah Desa Tugu Selatan menggelar kegiatan tersebut di Ballroom Hotel Jayakarta, Cisarua, pada Rabu (29/7/2026). Sebanyak 43 Ketua RT dan 17 Ketua RW mengikuti pelantikan dan Bimtek tersebut.
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat kapasitas pimpinan lingkungan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Panitia juga menghadirkan Wawan Haikal Kurdi sebagai narasumber untuk menyampaikan materi penguatan kapasitas kepemimpinan.
Dalam pemaparannya, Wawan menekankan pentingnya pemahaman mengenai batas kewenangan, tugas pokok, dan fungsi kepemimpinan di tingkat lingkungan.
Menurutnya, RT dan RW menjadi ujung tombak pemerintahan desa karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap pengurus perlu memahami peraturan dan tata kelola lingkungan agar dapat menjalankan tugas secara tepat dan bertanggung jawab.
“Saya sangat mengapresiasi Pemerintah Desa Tugu Selatan yang melaksanakan pelantikan sekaligus Bimtek ini. Harapannya, Kepala Desa dapat terus menyosialisasikan tugas dan fungsi RT dan RW agar mereka mampu menjalankan amanah sesuai aturan yang berlaku,” ujar Wawan.
Ia juga mengingatkan bahwa pengurus RT dan RW tidak hanya bertanggung jawab atas urusan administratif. Mereka harus menggerakkan kebersamaan, menjaga kondusivitas wilayah, serta menyalurkan aspirasi warga kepada pemerintah secara aktif.
Sementara itu, Kepala Desa Tugu Selatan, M. Eko Windiana, menjelaskan bahwa pihaknya melibatkan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor dalam kegiatan Bimtek tersebut untuk memperkuat pemahaman hukum dan regulasi di kalangan pengurus baru.
Melalui kegiatan ini, para pengurus RT dan RW diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. (red)
