Pergantian Kajari Kabupaten Bogor, BPI KPNPA RI Desak Winro Tumpal Halomoan Tuntaskan Kasus RSUD Parung
Ririn 
oplus_18
BOGOR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor resmi memiliki nahkoda baru. Winro Tumpal Halomoan Haro Munthe, S.H. dipercaya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bogor menggantikan Denny Achmad, S.H., M.H., yang memperoleh promosi sebagai Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Asintel Kejati) DKI Jakarta.
Pergantian kepemimpinan di korps Adhyaksa Cibinong tersebut disambut positif oleh Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Kabupaten Bogor.
Organisasi tersebut berharap kepemimpinan baru mampu menghadirkan percepatan penegakan hukum, khususnya terhadap perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Ketua BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor, Rizwan Riswanto, menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Winro Tumpal Halomoan Haro Munthe. Menurutnya, masyarakat Kabupaten Bogor menaruh harapan besar agar Kejari mampu memperkuat kepercayaan publik melalui penanganan perkara yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
“Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Winro Tumpal Halomoan Haro Munthe sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Kami berharap kepemimpinan beliau membawa semangat baru dalam penegakan hukum dan mampu menuntaskan berbagai perkara yang selama ini menjadi perhatian masyarakat,” ujar Rizwan Riswanto, Kamis (6/8/2026).
Rizwan menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi prioritas Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah penanganan dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung yang hingga kini dinilai belum memberikan kepastian hukum secara menyeluruh.
Menurutnya, publik masih menunggu perkembangan lanjutan dari proses hukum perkara tersebut, termasuk pengungkapan pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan apabila memang didukung oleh alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum.
“Kami meminta agar penanganan dugaan korupsi pembangunan RSUD Parung dapat menjadi perhatian serius Kajari yang baru. Masyarakat menunggu kepastian hukum dan berharap seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, serta berdasarkan alat bukti yang kuat,” tegas Rizwan.
Ia menambahkan, pergantian kepemimpinan di Kejari Kabupaten Bogor diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di Bumi Tegar Beriman.
Menurutnya, keberanian mengusut tuntas perkara-perkara yang menjadi perhatian publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor, lanjut Rizwan, akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengawal proses penegakan hukum secara konstruktif. Organisasi tersebut menyatakan siap menjadi mitra kritis yang mendukung upaya pemberantasan korupsi, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Bogor.
“Harapan kami sederhana, yakni setiap perkara yang menjadi perhatian masyarakat dapat diproses secara objektif, tanpa pandang bulu, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap Kejaksaan akan semakin kuat,” pungkas Rizwan. (***)
