Prabowo Pertahankan Kedaulatan: Tekanan Ekonomi 2026 Dinilai Memiliki Kemiripan dengan Situasi 1998

JAKARTA – Di tengah gejolak nilai tukar Rupiah dan tekanan ekonomi global yang terus berkembang, muncul pandangan bahwa kondisi yang sedang dihadapi Indonesia hari ini tidak bisa semata-mata dibaca sebagai mekanisme pasar biasa.

Sebagian kalangan menilai terdapat pola tekanan ekonomi yang memiliki kemiripan dengan situasi menjelang kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998, ketika Indonesia menghadapi krisis multidimensi yang tidak hanya mengguncang sektor keuangan, tetapi juga stabilitas politik nasional.

Dalam perspektif geopolitik, tekanan terhadap suatu negara sering kali tidak hadir dalam bentuk invasi fisik, melainkan melalui apa yang dikenal sebagai economic warfare atau perang ekonomi, yakni strategi pelemahan sebuah negara melalui tekanan finansial, manipulasi sentimen pasar, hingga pembentukan opini publik yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Istilah ini merujuk pada penggunaan instrumen ekonomi sebagai alat untuk memengaruhi arah kebijakan suatu negara.

Presiden Prabowo Subianto dinilai sedang menghadapi situasi yang kompleks di tengah upayanya memperkuat kedaulatan nasional. Kebijakan hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri pertahanan, serta dorongan menuju kemandirian pangan dan energi dianggap sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan asing.

Namun di sisi lain, langkah tersebut dinilai berpotensi menimbulkan resistensi dari pihak-pihak global yang selama ini menikmati dominasi atas sumber daya dan pasar Indonesia.

Banyak pihak kemudian mengaitkan situasi ini dengan peristiwa tahun 1998. Kala itu, krisis moneter Asia memang menjadi pemicu utama pelemahan ekonomi nasional.

Akan tetapi, sebagian pengamat menilai kejatuhan rezim Orde Baru juga tidak terlepas dari kuatnya tekanan eksternal, termasuk perdebatan mengenai syarat bantuan dari International Monetary Fund (IMF).

Dalam konteks tersebut, muncul istilah intervensi ekonomi, yaitu campur tangan kekuatan luar terhadap arah kebijakan ekonomi domestik suatu negara.

Fenomena pelemahan Rupiah saat ini juga dipandang bukan hanya persoalan ekonomi teknis, melainkan bagian dari psychological warfare atau perang psikologis.

Istilah ini menggambarkan upaya memengaruhi mental dan persepsi publik melalui informasi yang terus-menerus diarahkan agar masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap stabilitas negara.

Di era digital, pola semacam ini dapat berkembang sangat cepat melalui media sosial, ketika narasi negatif, kepanikan ekonomi, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah terus diperkuat secara masif.

Dalam situasi seperti ini, propaganda memiliki peran besar. Propaganda sendiri merupakan upaya sistematis membentuk opini publik agar masyarakat mengikuti sudut pandang tertentu.

Ketika masyarakat terus dicekoki narasi bahwa negara sedang berada di ambang kehancuran, maka kepanikan sosial dapat muncul meskipun kondisi fundamental ekonomi belum tentu separah yang dibayangkan.

Pemerintah Indonesia saat ini terlihat berusaha menjaga stabilitas dengan berbagai langkah strategis.

Salah satunya melalui kebijakan dedolarisasi, yakni upaya mengurangi ketergantungan terhadap Dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional dengan memperluas penggunaan mata uang lokal bersama negara mitra dagang.

Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Selain itu, pemerintah bersama Bank Indonesia juga melakukan berbagai intervensi moneter untuk menjaga kestabilan Rupiah dan mengendalikan volatilitas pasar.

Di saat yang sama, kebijakan hilirisasi tetap dipertahankan sebagai bentuk komitmen agar kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, melainkan diolah di dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan negara.

Situasi yang sedang terjadi saat ini pada akhirnya menuntut kesadaran kolektif masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam polarisasi informasi maupun narasi yang memicu kepanikan berlebihan.

Kritik terhadap pemerintah tentu merupakan bagian penting dalam demokrasi, namun di sisi lain masyarakat juga perlu memahami bahwa dinamika ekonomi global memiliki dimensi geopolitik yang jauh lebih kompleks daripada sekadar naik turunnya nilai tukar mata uang.

Banyak pihak berharap Indonesia mampu belajar dari pengalaman sejarah tahun 1998, bahwa kekuatan utama bangsa bukan hanya terletak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga pada persatuan nasional, ketahanan sosial, dan kemampuan menjaga kedaulatan negara di tengah tekanan global yang terus berubah.

Rizwan Riswanto

Ketua BPI KPNPA Bogor Raya