Ririn 
BOGOR – Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu, Rizwan Riswanto, kembali menyoroti pembangunan Hotel Sayaga Wisata Bogor yang dinilai memiliki sejumlah kejanggalan dalam struktur anggaran dan pelaksanaannya.
Menurut Rizwan, proyek yang dimulai sejak 2017 tersebut justru terus mengalami penambahan anggaran hingga tahun 2025 dengan total nilai yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp123 miliar.
“Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Proyek hotel daerah yang seharusnya menjadi kebanggaan justru menimbulkan banyak pertanyaan masyarakat karena anggarannya terus bertambah,” kata Rizwan dalam keterangannya, Selasa (10/3).
Ia menilai pola penganggaran proyek tersebut menunjukkan adanya indikasi perencanaan yang tidak matang. Pasalnya, dalam proyek yang menggunakan skema design and build, seharusnya perencanaan dan konstruksi sudah menjadi satu kesatuan sejak awal.
Namun dalam pelaksanaannya, masih muncul berbagai paket tambahan seperti perencanaan tahap kedua, konsultan manajemen konstruksi, hingga pengawasan yang berulang.
“Kalau dari awal sudah design and build, kenapa masih ada perencanaan lagi, pengawasan lagi, bahkan tender ulang. Ini yang menimbulkan dugaan pemborosan anggaran,” ujarnya.
Rizwan juga menyoroti lamanya proses pembangunan hotel tersebut yang mencapai hampir delapan tahun. Menurutnya, secara teknis pembangunan hotel pada umumnya hanya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun.
“Proyek yang terlalu lama sangat rawan terjadi pembengkakan biaya. Ini yang harus dijelaskan secara transparan oleh pihak pengelola proyek,” tegasnya.
Karena itu, pihaknya mendesak agar Aparat Penegak Hukum melakukan audit terhadap seluruh tahapan pembangunan hotel tersebut, mulai dari perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan konstruksi.
Ia juga meminta aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran proyek tersebut.
“Kami tidak ingin uang rakyat Kabupaten Bogor yang mencapai ratusan miliar rupiah justru habis tanpa akuntabilitas yang jelas. Jika memang ada penyimpangan, harus diusut tuntas tanpa pandang bulu,” katanya.
Rizwan menegaskan bahwa pengawasan masyarakat terhadap proyek-proyek strategis daerah sangat penting agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi proyek yang membebani keuangan daerah.
“Prinsipnya sederhana, uang daerah harus kembali kepada kesejahteraan masyarakat. Kalau ada proyek yang menimbulkan banyak kejanggalan, maka wajar jika publik menuntut transparansi,” pungkasnya. (***)
