Kritik Keras BPI KPNPA RI: Pemimpin Kabupaten Bogor Hanya “Kejar Algoritma” di Medsos, Abai Amanah Rakyat Pasca-Geledah KPK
Ririn 
BOGOR – Citra Kabupaten Bogor yang selama ini digaungkan dengan jargon “Istimewa” dinilai berbanding terbalik dengan realitas moralitas para pemimpinnya.
Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) menilai dinamika politik dan birokrasi di Kabupaten Bogor saat ini justru dipenuhi kegaduhan yang jauh dari esensi undang-undang dan konstitusi.
Kritik tajam ini disampaikan langsung oleh Ketua BPI KPNPA RI Bogor, Rizwan Riswanto.
Sebagai salah satu lembaga pemerhati pemerintah Kabupaten Bogor, Rizwan menyoroti sikap dan perilaku para pucuk pimpinan—mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, hingga beberapa Kepala Dinas—yang dinilai gagal mencerminkan bahwa jabatan adalah amanah suci dari rakyat.
Panggung Sandiwara Digital Pasca-Geledah KPK
Menurut Rizwan, pasca-kegaduhan kasus penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, para pejabat Bogor bukannya melakukan evaluasi diri dan memperbaiki pelayanan publik secara langsung. Sebaliknya, mereka justru dinilai sibuk membangun benteng pencitraan di dunia maya.
“Kami melihat ada fenomena yang miris. Setelah gaduh kasus geledah KPK, para pejabat ini seolah-olah hanya tampil untuk mengejar algoritma media sosial. Mereka membanjiri ruang digital secara masif menggunakan jaringan buzzer dan influencer demi memoles citra, namun minim sekali membangun komunikasi dua arah yang nyata dengan masyarakat di lapangan,” tegas Rizwan.
Aktivis Sayangkan Sikap Antikritik dan Jauh dari Rakyat
Sikap eksklusif dan ketergantungan pada pencitraan digital ini memicu kekecewaan mendalam dari berbagai kalangan aktivis dan penggiat sosial di Bogor.
Mereka menyayangkan sikap para pejabat yang tampak “aktif dan peduli” di layar gawai, namun menutup mata terhadap penderitaan dan aspirasi rill warga yang seharusnya mereka wakili sesuai dengan peraturan konstitusional.
BPI KPNPA RI Bogor mengingatkan bahwa legitimasi seorang pemimpin tidak diukur dari jumlah likes, views, atau narasi positif yang digerakkan oleh tim siber, melainkan dari integritas, transparansi, dan kepatuhan hukum demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.
