Ririn 
oplus_0
BOGOR – Rangkaian pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai menyedot perhatian publik.
Pemeriksaan yang berlangsung secara maraton dan bergantian dari satu perangkat daerah ke perangkat daerah lainnya memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Publik kini menunggu apakah rangkaian pemeriksaan tersebut akan berujung pada temuan konkret dan langkah hukum lebih lanjut.
Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Bogor, Rizwan Riswanto, menilai pola pemeriksaan KPK di Kabupaten Bogor memiliki dinamika yang menarik untuk dicermati.
Menurut Rizwan, pola pemeriksaan yang dilakukan secara estafet dari satu dinas ke dinas lainnya menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah penyelidikan atau penyidikan yang sedang dilakukan KPK.“Kami melihat ada dinamika yang menarik. Pemeriksaan seperti maju-mundur, tetapi bergerak estafet dari satu dinas ke dinas lainnya. Publik tentu bertanya, sebenarnya apa yang sedang dipetakan KPK?” ujar Rizwan, Senin (31/8).
Ia menduga, rangkaian pemeriksaan tersebut bukan sekadar pemeriksaan administratif biasa. Menurutnya, bisa saja KPK tengah mengumpulkan informasi, mencocokkan keterangan, serta memetakan keterkaitan antarpejabat maupun antarperangkat daerah.
“KPK tentu memiliki strategi sendiri. Bisa jadi yang sedang dilakukan bukan hanya mencari dokumen, tetapi membaca pola, memetakan jaringan, mencocokkan keterangan, sekaligus melihat siapa yang konsisten dan siapa yang mulai panik,” katanya.
Rizwan menegaskan, pihaknya tidak ingin mendahului proses hukum yang sedang berjalan. Namun, sebagai lembaga masyarakat sipil yang bergerak dalam pengawasan kekayaan penyelenggara negara dan anggaran, BPI KPNPA RI Bogor menilai masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai perkembangan proses tersebut sesuai koridor hukum.
Jangan Berhenti di Pemeriksaan
Rangkaian pemeriksaan yang dilakukan secara beruntun itu, kata Rizwan, telah menciptakan perhatian luas di tengah masyarakat.
Ia bahkan menggambarkan pola tersebut seperti sebuah alur cerita yang penuh teka-teki. Namun, menurutnya, proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan dan pengumpulan keterangan.
“Kalau boleh kami ibaratkan, ini seperti sinema. Satu dinas diperiksa, kemudian bergerak ke dinas lain, lalu muncul pemeriksaan berikutnya. Publik tentu penasaran, klimaksnya akan seperti apa?” ujarnya.
Namun Rizwan mengingatkan, masyarakat tidak membutuhkan sekadar drama pemeriksaan.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan tontonan, tetapi konklusi. Kalau memang ditemukan pelanggaran, ungkap secara terang. Kalau tidak terbukti, sampaikan juga secara transparan. Jangan biarkan publik terus berada dalam ruang spekulasi,” tegasnya.
Ia meminta KPK bekerja secara profesional, transparan, dan tidak pandang bulu apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti adanya tindak pidana korupsi.
“Jangan ada istilah tebang pilih. Kalau ada yang terbukti menggerogoti uang rakyat, siapa pun orangnya dan apa pun jabatannya, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” kata Rizwan.
“Bersihkan Halaman Rumah Sebelum Mengejar Koruptor hingga Antartika”
Rizwan juga mengaitkan pemberantasan korupsi di daerah dengan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat pemberantasan korupsi.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan mengejar pelaku dan aset di luar negeri. Pembenahan tata kelola pemerintahan di daerah juga harus menjadi perhatian serius.
“Sebelum kita berbicara mengejar koruptor sampai ke ujung dunia atau memburu aset hingga ke Antartika, bersihkan dulu halaman rumah kita sendiri. Kalau rumah sendiri masih kotor, bagaimana kita mau bicara membersihkan yang jauh?” ujar Rizwan.
Ia menilai Kabupaten Bogor memiliki posisi strategis dan menjadi salah satu daerah yang penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, apabila proses penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan transparan, hal tersebut dapat menjadi pesan kuat bahwa tidak ada ruang aman bagi praktik korupsi dalam pengelolaan pemerintahan dan anggaran publik.
BPI KPNPA RI Bogor: Publik Jangan Hanya Jadi Penonton
BPI KPNPA RI Bogor memastikan akan terus mencermati perkembangan pemeriksaan KPK di lingkungan Pemkab Bogor.
Rizwan juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terjebak pada informasi yang belum terverifikasi, namun tetap kritis dalam mengawasi penggunaan anggaran dan jalannya pemerintahan daerah.
“Kami mengajak masyarakat tetap tenang, tetapi jangan diam. Kritis boleh, mengawasi wajib, tetapi jangan membuat kesimpulan sebelum ada fakta dan proses hukum yang jelas,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan masyarakat diperlukan agar pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi isu sesaat.
“Kami akan terus mengawal proses ini. Harapan kami sederhana: pemerintahan Kabupaten Bogor semakin bersih, anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, dan siapa pun yang terbukti melakukan korupsi harus berhadapan dengan hukum,” pungkas Rizwan. (***)
