Pemkab dan DPRD Bogor Bahas Sejumlah Raperda Strategis, Termasuk Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas
Andi 
JSN | BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama DPRD terus memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen ini tercermin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor yang digelar pada Selasa (21/10), di ruang sidang utama DPRD, dengan agenda pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sastra Winara dan dihadiri Bupati Bogor Rudy Susmanto tersebut membahas antara lain Raperda tentang perubahan struktur organisasi perangkat daerah. Regulasi ini disusun untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan publik dengan perkembangan wilayah serta tuntutan masyarakat, sehingga tercipta organisasi pemerintahan daerah yang lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial.
Selain itu, DPRD juga mengajukan Raperda tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang bertujuan menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan berdisiplin tinggi dalam kehidupan sehari-hari.
Sorotan utama dalam rapat kali ini adalah dukungan penuh Bupati terhadap Raperda inisiatif DPRD mengenai Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Menurut Bupati Rudy, langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemerintah daerah, kata Rudy, siap membahasnya lebih lanjut agar menghasilkan regulasi yang komprehensif dan implementatif.
“Kami menyambut baik inisiatif DPRD ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan layanan publik yang inklusif dan setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas,” ujar Bupati Rudy.
Selain itu, dua Raperda lain yang turut dibahas yakni Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta Pengelolaan Sampah. Kedua Raperda tersebut menunjukkan kepedulian DPRD dan Pemkab Bogor terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Sebagai tindak lanjut, rapat juga menetapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk memperdalam pembahasan tiga Raperda tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam sambutannya, Bupati Rudy menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan visi Kabupaten Bogor yang adil serta makmur.
“DPRD adalah mitra strategis sekaligus sejajar bagi pemerintah daerah. Terima kasih atas kerja sama dan dukungan seluruh jajaran DPRD selama ini,” ucapnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Ade Ruhandi, Sekretaris Daerah Ajat Rochmat Jatnika, para kepala perangkat daerah, direktur RSUD dan BUMD, serta unsur penting lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. (***)
